Lentera Sakinah: SIAPA WALI NIKAHKU?

Sebelum seorang wanita menikah, ada baiknya ia memahami terlebih dahulu tertib wali nikah ini. Tertib urutan (wali) nikah pada dasarnya sama dengan tertib urutan dalam warisan. Ulama berbeda pendapat dalam masalah wali bagi wanita dalam pernikahannya. Adapun jumhur ulama, di antara mereka adalah Al-Imam Malik, Asy-Syafi’i, Ahmad, dan selainnya berpandangan bahwa wali nasab seorang wanita dalam pernikahannya adalah dari kalangan ‘ashabah, yaitu kerabat dari kalangan laki-laki yang hubungan kekerabatannya dengan si wanita terjalin dengan perantara laki-laki (bukan dari pihak keluarga perempuan atau keluarga ibu tapi dari pihak keluarga ayah/laki-laki), seperti ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki, paman dari pihak ayah, anak laki-laki paman dari pihak ayah, dan seterusnya.

Dengan demikian ayahnya ibu (kakek), saudara perempuan ibu (paman/khal), saudara laki-laki seibu, dan semisalnya, bukanlah wali dalam pernikahan, karena mereka bukan ‘ashabah tapi dari kalangan dzawil arham. (Fathul Bari, 9/235, Al-Mughni, kitab An-Nikah, fashl La Wilayata lighairil ‘Ashabat minal Aqarib) Di antara sekian wali, maka yang paling berhak untuk menjadi wali si wanita adalah ayahnya, kemudian kakeknya (bapak dari ayahnya) dan seterusnya ke atas (bapaknya kakek, kakeknya kakek, dst.) Setelah itu, anak laki-laki si wanita, cucu laki-laki dari anak laki-lakinya, dan terus ke bawah. Kemudian saudara laki-lakinya yang sekandung atau saudara laki-laki seayah saja. Setelahnya, anak-anak laki-laki mereka (keponakan dari saudara laki-laki) terus ke bawah. Setelah itu barulah paman-paman dari pihak ayah, kemudian anak laki-laki paman dan terus ke bawah. Kemudian paman-paman ayah dari pihak kakek (bapaknya ayah). Setelahnya adalah maula (orang yang memerdekakannya dari perbudakan), kemudian yang paling dekat ‘ashabah-nya dengan si maula. Setelah itu barulah sulthan/penguasa. (Al-Mughni kitab An-Nikah, masalah Wa Ahaqqun Nas bin Binikahil Hurrah Abuha…, dan seterusnya).

Menurut Madzhab Syafi'iyah Tertib Urutan wali adalah sebagai berikut:

1. Ayah, kakek, ke atas;

2. Saudara sekandung, saudara seayah, anak saudara sekandung, anak saudara seayah

3. Paman;

4. Keturunan lainnya (seperti hukum waris);

5. Orang yang memerdekakan, keturunannya; dan

6. Sulthan.

Menurut Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam pada pasal 21 ayat (1) membagi urutan kedudukan wali nikah dengan empat kelompok. Kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lainnya, yaitu:

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya;

2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka;

3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka;

4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

Adapun menurut Pedoman Fiqh Munakahat, urutan wali adalah:

1. Ayah;

2. Kakek (ayahnya ayah);

3. Saudara laki-laki kandung;

4. Saudara laki-laki seayah;

5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung;

6. Saudara laki-laki dari saudara laki-laki seayah;

7. Saudara ayah (paman) kandung;

8. Saudara ayah (paman) seayah;

9. Anak laki-laki paman kandung;

10. Anak laki-laki paman seayah;

11. Wali hakim

Jenis dan Sebab Intiqal Wali Nikah:

A. Dari Wali Aqrab ke Wali Ab'ad

Menurut jumhur ulama, jika wali ab'ad menikahkan wanita padahal masih ada wali aqrab (yang urutannya lebih dekat), maka akad nikahnya tidak sah. Perpindahan dari wali aqrab ke wali ab'ad hanya dapat terjadi karena keadaan wali aqrab seperti di bawah ini:

Pertama; Sebab Ia adalah hamba sahaya; Kedua; Sebab ia Gila, ketiga; Sebab ia bodoh sekali (kurang akal); Keempat ; Sebab ia kafir; dan Kelima; Sebab ia sedang ihram (mengerjakan haji).

Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dua sebab bergesernya wali nikah dari aqrab ke ab'ad, yaitu:

1. Jika tidak memenuhi syarat-syarat sebagai wali nikah; dan

2. Jika wali nikah menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur.

Menurut pendapat Hanafiyah, jika wanita dinikahkan oleh wali ab'adnya, padahal ada wali aqrab, maka sahnya akad nikah tergantung ada atau tidaknya izin dari wali aqrabnya itu. Jika wali aqrabnya mengizinkan, maka akad nikah sah, jika ia tidak mengizinkan, maka akad nikah batal. Tetapi, jika wali aqrabnya tersebut masih kecil atau gila, maka perwalian berpindah kepada wali ab'adnya.

Menurut Malikiyah, jika wali ab'ad menikahkan wanita, padahal wali aqrabnya masih ada, maka akad pernikahannya tetap sah, asal wanita tersebut berkenan, setuju.

B. Dari Wali Nasab ke Wali Hakim

Dan bila seorang wanita tidak memiliki wali nasab atau walinya enggan menikahkannya, maka hakim/penguasa memiliki hak perwalian atasnya4 dengan dalil sabda Rasulullah:

فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ

“Maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali.” (HR. Abu Dawud no. 2083, dishahihkan Al-Imam Al-Albani t dalam Shahih Abi Dawud)

Pada asalnya, wali hakim berfungsi sebagai penyeimbang. Wali hakim digunakan ketika tidak ada lagi wali nasab. Dalam hadits Nabi saw., perpindahan dari wali nasab ke wali hakim didasarkan pada adanya perselisihan antara para wali, seperti dipahami dari hadits dari Aisyah di bawah ini:

أيما امرأة نكحت يغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن استجروا فالسلطان ولي لمن لا ولي لها (أخرجه الأربعة إلا النسائى وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم)

"Wanita apapun yang menikah tanpa idzin walinya, maka nikahnya batal, batal, batal. Jika suami telah menggaulinya, maka wanita tersebut berhak atas maskawin sebagai penghalal kemaluannya. Jika para wali tersebut berselisih, maka shulthan menjadi wali bagi wanita yang tidak memiliki wali (karena berselisih)." (Diriwayatkan oleh Imam Empat kecuali Al-Nasa'iy. Abu Awanah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim menilai hadits ini shahih)

Pasal 2 ayat (1) PMA Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim menyebutkan sebab-sebab perpindahan dari wali nasab ke wali hakim, antara lain:

1. Tidak mempunyai wali nasab yang berhak

2. Wali nasabnya tidak memenuhi syarat;

3. Wali nasabnya mafqud;

4. Wali nasabnya berhalangan hadir;

5. Wali nasabnya adhal.

Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1) juga menyebutkan sebab-sebab yang senada dengan PMA Nomor 2 tahun 1987 di atas, hanya berbeda sedikit redaksinya, yaitu, "Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tiak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan."

Sebab-sebab yang lebih rinci lagi dikemukakan Pedoman Fiqh Munakahat dari Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, yaitu:

1. Karena tidak mempunyai wali nasab sama sekali, atau

2. Walinya mafqud, artinya tidak tentu keberadaannya, atau

3. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada, atau

4. Wali berada di tempat jaraknya sejauh masafatul qasri (sejauh perjalanan yang membolehkan sholat qasar) yaitu 92,5 km, atau

5. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai, atau

6. Wali adhal, artinya wali tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan, atau

7. Wali sedang melakukan ibadah haji/umrah.

Maka yangberhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim. Kecuali apabila wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali.

Ada satu sebab lagi yang menyebabkan intiqal dari nasab ke hakim. Sebab tersebut adalah anak hasil di luar nikah (anak tidak sah). Menurut pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempnyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. KHI pasal 100 lebih menegaskan lagi bahwa anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Karena tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, maka wanita tersebut tidak memiliki seorang wali nasab pun, karena barisan wali nasab adalah dari garis ayah. Oleh sebab itu, maka perwaliannya berpindah kepada wali hakim.

C. Dari Wali Hakim ke Wali Muhakkam

Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal di tempat itu tidak ada wali hakim, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali muhakam. Caranya ialah kedua calon suami-isteri mengangkat seorang yang mempunyai pengertian tentang hukum-hukum untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka.

D. Intiqal karena Wali Nikah Tidak Memenuhi Syarat

Sub bahasan ini sengaja dimajukan karena mengandung masalah yang menarik. Masalahnya ada dua: (1) intiqal karena wali nikah tidak memenuhi syarat menjadi sebab intiqal dari wali aqrab ke wali ab'ad, juga menjadi sebab intiqal dari wali nasab ke wali hakim; (2) bagaimana teknis menentukan adil atau tidaknya seorang wali

Jika seorang wali tidak beragama Islam, yang lebih tepat apakah intiqal ke wali ab'ad ataukah ke wali hakim?

Secara konsep dasar perwalian nikah sama dengan warisan. Karena dalam warisan, jika ahli waris tidak beragama Islam, maka bagian waisannya berpindah kepada ahli waris lainnya. Jika konsep dasar tersebut dipertahankan, tentunya perwalian karena wali tidak beragama Islam, juga berpindah kepada wali ab'ad, bukan kepada hakim.

Mengenai menilai adil atau tidaknya wali nikah, secara teknis sulit untuk dilakukan, karena lazimnya penhulu hanya bertemu dengan wali nikah sekali atau dua kali: ketika menerima pemberitahuan kehendak nikah dan ketika akad nikah. Sementara, untuk menyimpulkan kualitas adil dalam pengertian berpegang teguh kepada agama dengan melaksanakan kewajibannya dan meninggalkan dosa-dosa besar dan tidak menganggap remeh dosa kecil, memerlukan penelitian mendalam, dengan melihat hidup keseharian wali nikah.

Bagaimana jika diketahui bahwa wali memang sering tidak melakukan sebagian (saja) kewajiban agama, seperti hanya melakukan Shalat Jumat saja; atau wali yang selalu melaksanakan shalat, tetapi nyandu minuman keras dan berzina. Apakah hak perwaliannya berpindah ke wali ab'ad?

E. Opsi Antara Intiqal atau Tawkil

Masalah berikutnya adalah, jika intiqal bukan diakibatkan oleh karena hilangnya hak perwalian, seperti karena wali jauh atau dipenjara, langkah yang paling baik apakah langsung dilakukan intiqal atau diusahakan dengan membuat tawkil wali?

F. Penutup

Demikianlah sedikit informasi mengenai intiqal wali nikah

DAFTAR PUSTAKA

Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Pedoman Fiqh Munakahat, Jakarta: 2000

H. Idrus Ahmad, Fiqh al-Syafi'iyah: Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i, Widjaya,Jakarta: 1969

Kompilasi Hukum Islam dalam Lampiran Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Muhammad Ibn Isma'il al-Kahlany, Subul al-Salam Syarh Bulug al-Maram min Jam'i Adillah al-Ahkam, Thoha Putera, Semarang: t.th

Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim

Taqy al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad al-Husainy, Kifayah al-Ahyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar, Juz II, Semarang: t.th

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pekawinan

Wahbah Al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh, Juz IV. Dar al-Fikr, Beirut: 1989

Wahbah Al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh, Juz VII: al-Ahwal al-Syahshiyyah, Dar Al-Fikr, Beirut: 1989